mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usulan peradilan militer yang transparan terhadap oknum anggota koppasus yang menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
karena undang-undang kita belum memungkinkan sesuai keinginan warga agar angka ini diadili selama pengadilan umum, maka tetap diselenggarakan pada pengadilan militer tapi hendaknya diselenggarakan dengan transparan, papar endriartono sutarto dalam bandung, sabtu.
usai merupakan pembicara dalam Satu diskusi selama gedung indonesia menggugat, dia menjelaskan warga dan media massa bisa mengakses langsung proses peradilan itu.
agar warga mampu mengikuti kiranya pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga telah adil, katanya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan umum atas peristiwa dalam lapas cebongan tersebut. banyak dan bilang itu seorang karena itu untuk membasmi ataupun menghabisi premanisme. bila itu dilaksanakan semua pihak miliki hak sama agar menghabisi preman, katanya.
namun, jiki aksi ini dianggap asli cuma sebab kejahatan dan diselenggarakan preman, warga negara tetap tak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tidak setuju premanisme dihabisi melalui cara main hakim sendiri karena bertentangan dengan negara hukum.
jadi dalam dalam memperjuangan hak tidak harus melalui pelanggaran hukum. sebab hukum harus ditegakkan, kata endriarono.