ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tidak keliru diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar hapal keadaan pada lapangan, mulai dari berangkat sampai sampai selama luar negeri, tutur mahfud pada jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan dengan tema mendorong kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki menjadi bagian daripada proses pelayanan dan perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka bisnis serta akses dan luas bagi keterlibatan pjtki dengan tujuan meningkatkan kualitas sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan juga pelatihan, perlindungan pada dalam luar negeri, hingga dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra dalam berbagai proses kebijakan, bukan dibuat objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya selama ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan serta perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal makanya masih belum mampu diaplikasikan dalam penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia sampaikan dijadikan tanggapan atas keluhan daripada pihak apjati yang menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra pada membuat kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak dan paling berperan pada lapangan pada menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang adalah pelaksana di lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan menggandeng pjtki untuk partner pemerintah. jangan manakala ada keberhasilan juga prestasi pemerintah yang melayani, tapi bila banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan masalah-masalah kaum pekerja migran pada luar negeri, termasuk kasus hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah selama luar negeri sehingga cenderung sulit supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji pada apjati supaya mengatakan aspirasi itu terhadap pemerintah untuk dilaksanakan pembahasan guna mewujudkan kebijakan yang dapat menyebabkan iklim upaya-upaya dan kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua input ini saya berbagi terhadap pemerintah, kta mau membahas dulu untuk membeli mengetahui apakah sudah pas ataupun masih ada yang usah diperbaiki, ujar mahfud.